Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menggelar sosialisasi katalog elektronik versi 6 kategori jasa konstruksi dan kesehatan bagi penyedia di wilayah Kabupaten Probolinggo di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Rabu (6/8/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh 100 orang peserta dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Probolinggo yang terdapat kegiatan konstruksi dan pelaku usaha jasa konstruksi dan kesehatan. Selama kegiatan mereka dipandu narasumber dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Timur.

Selain sosialisasi katalog elektronik versi 6, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan sosialisasi pencegahan korupsi kepada penyedia konstruksi dan kesehatan serta PPK dan PJBT Pengadaan.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Probolinggo M. Abdi Utoyo menyampaikan kegiatan ini dimaksudkan memberikan informasi dan fasilitasi kepada OPD yang mempunyai kegiatan konstruksi serta pelaku usaha jasa konstruksi dan kesehatan di wilayah Kabupaten Probolinggo tentang menonaktifkan katalog elektronik
versi 5 untuk sektor konstruksi dan kesehatan serta pendampingan/pelatihan katalog
elektronik versi 6. “Tujuannya terwujudnya transformasi digital pengadaan barang dan jasa, salah satunya melalui implementasi katalog elektronik versi 6,” ujarnya.

Abdi menerangkan manfaat dari kegiatan ini adalah tersampaikan informasi seluas-luasnya terkait Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 2 tahun 2025 tentang menonaktifkan katalog elektronik versi 5 untuk sektor konstruksi dan kesehatan serta meningkatnya pemahaman pelaku usaha jasa konstruksi dan kesehatan terkait transformasi digital pengadaan barang dan jasa, salah satunya melalui implementasi katalog elektronik versi 6.

“Selain itu, pelaku usaha jasa konstruksi dan kesehatan dapat menayangkan usahanya pada katalog elektronik versi 6 serta informasi penting berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 2 tahun 2025, 10 etalase katalog elektronik versi 5 yang sebelumnya ditayangkan di Pemerintah Kabupaten Probolinggo saat ini telah resmi dinonaktifkan,” jelasnya.

Adapun 10 etalase yang dimaksud adalah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pembangunan konstruksi sarana prasarana sanitasi, pekerjaan paving block terpasang, pembangunan bangunan gedung, pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, prasarana perlengkapan jalan, pekerjaan konstruksi jaringan irigasi dan bangunan pelengkap, pekerjaan konstruksi pemeliharaan bangunan gedung, bahan material serta jasa pengolahan/pengangkutan limbah B3.

Sementara Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Juwono Prasetijo Utomo mengatakan langkah ini tidak hanya untuk mempercepat proses digitalisasi pengadaan barang/jasa pemerintah, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.

“Katalog Elektronik versi 6 ini bukan sekadar sistem baru, tetapi platform yang dirancang lebih responsif, inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan pengadaan modern,” ungkapnya.

Juwono menekankan pentingnya peran aktif pelaku usaha dalam transisi ini dengan mengajak mereka untuk segera menyesuaikan diri dan berpartisipasi dalam menayangkan produk atau jasa mereka di katalog elektronik versi 6.

“Pemerintah Daerah tidak bisa berjalan sendiri dalam mencapainya. Kami sangat membutuhkan peran serta penyedia yang inovatif, siap bersaing secara sehat dan yang paling penting menjunjung prinsip integritas,” tambahnya.

Lebih lanjut Juwono menghimbau kepada seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Probolinggo untuk terus memperbarui pengetahuan terkait regulasi terbaru dalam pengadaan barang/jasa serta memastikan koordinasi yang erat dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. “Pelaksanaan e-purchasing melalui katalog versi 6 harus berjalan optimal dan tepat sasaran,” jelasnya.

Dengan diadakannya kegiatan sosialisasi ini, Juwono berharap dapat menciptakan pemahaman bersama, sinergi yang solid serta keberanian untuk beradaptasi terhadap sistem baru.

“Saya percaya, dengan komitmen bersama, kita dapat menyongsong proses pengadaan yang lebih baik, lebih cepat dan lebih akuntabel di Kabupaten Probolinggo,” pungkasnya. (wan)