Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa memberikan sosialisasi optimalisasi pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemkab Probolinggo di Alino Café & Eatery Kraksaan, Selasa (1/10/2024).

Kegiatan ini diikuti oleh 80 orang peserta dengan rincian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebanyak 55 orang dan staf Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Probolinggo sebanyak 25 orang.

Sosialisasi optimalisasi pengadaan barang/jasa ini dibuka secara resmi oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto didampingi Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Probolinggo Mohamad Abdi Utoyo dan narasumber dari Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Timur.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Probolinggo Mohamad Abdi Utoyo menyampaikan kegiatan ini bertujuan agar PPK memahami optimalisasi pengadaan barang/jasa melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan PPK memahami tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam hal pelaksanaan tugas terkait proses pengadaan melalui SPSE.

“Selain itu, PPK lebih memahami tata cara melakukan penyelesaikan seluruh tahapan pengadaan hingga serah terima dan penilaian kinerja penyedia serta PPK memahami bahwa dengan penyelesaian proses pengadaan barang/jasa pada SPSE dapat memberikan nilai kontribusi pada penilaian ITKP Pemerintah Kabupaten Probolinggo,” ujarnya.

Abdi menerangkan beberapa capaian positif pengadaan barang/jasa. Antara lain capaian penggunaan produk dalam negeri yang mencapai 91,5% dari target 95% dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil yang melampaui target dengan capaian 88,04%. Selain itu, sistem e-purchasing juga menunjukkan perkembangan signifikan dengan capaian 79,25%.

“Kabupaten probolinggo telah berhasil melakukan konsolidasi dalam beberapa sektor pengadaan seperti revitalisasi SDN, belanja peralatan UKS dan alat kedokteran. Saat ini 2.066 penyedia dan 60.190 produk telah tercatat dalam katalog lokal Kabupaten Probolinggo,” terangnya.

Sementara Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto mengatakan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung pembangunan daerah, pelayanan publik serta perekonomian lokal dan nasional.

“Pengadaan barang/jasa juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi (UMK-K) serta meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan UMK-K,” katanya.

Pj Sekda Heri menegaskan berdasarkan Surat LKPP Nomor 23266/D.4.2/08/2024 Hal Optimalisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Probolinggo tanggal 26 Agustus 2024, pihaknya memberikan apresiasi upaya dan pencapaian yang telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo, terutama dalam hal penggunaan produk dalam negeri dan transaksi melalui e-purchasing.

“Berdasarkan hasil monitoring, capaian penggunaan produk UMK-K sudah mencapai 61,76%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 40%. Begitu pula dengan transaksi e-purchasing yang telah mencapai 74,40%, melebihi target 30%. Ini adalah hasil kerja keras dan sinergi yang luar biasa dari seluruh pihak terkait,” jelasnya.

Namun demikian terang Pj Sekda Heri, semua juga perlu memperhatikan beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan. Salah satunya adalah pencapaian penggunaan produk dalam negeri yang saat ini baru mencapai 89,05% dari target 95%. “Saya mendorong seluruh OPD dan pihak terkait untuk terus berkoordinasi dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri di setiap proses pengadaan barang/jasa,” terangnya.

Menurut Pj Sekda Heri, dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan meminimalisir risiko dalam pengadaan, pihaknya akan berupaya untuk membentuk tim clearing house pengadaan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat pengawasan, ahli serta pelaku pengadaan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Probolinggo.

“Kami percaya bahwa dengan kerja keras dan komitmen bersama, kita dapat terus meningkatkan transparansi, efisiensi dan kualitas pengadaan barang/jasa di Kabupaten Probolinggo, demi mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik,” pungkasnya. (wan)