KRAKSAAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menerima kunjungan studi tiru dari Pemkab Bondowoso dalam rangka memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, Jum’at (10/10/2025) di ruang pertemuan Argopuro Kantor Bupati Probolinggo.

Rombongan dari Pemkab Bondowoso dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso Fathur Rozi dan diterima hangat oleh Sekda Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto. Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan langsung dengan proses pengadaan barang dan jasa dari Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo.

Dalam sambutannya, Sekda Kabupaten Bondowoso Fathur Rozi menyampaikan kunjungan ini bukan hanya tentang silaturahmi, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk berbagi pengalaman dan mencari solusi atas tantangan yang dihadapi bersama.

“Seluruh pemerintah daerah kini menghadapi persoalan yang serupa, mulai dari penurunan pendapatan transfer hingga adaptasi terhadap sistem pengadaan versi terbaru. Karena itu, penting bagi kami belajar langsung dari Kabupaten Probolinggo,” ujarnya.

Sekda Rozi juga menyinggung penggunaan Sistem Pengadaan Versi 6 yang menurutnya belum tentu lebih cepat dibanding versi sebelumnya. “Yang menjadi tantangan bukan hanya sistemnya, tetapi juga proses pencairan anggaran dan kesiapan SDM di lapangan,” lanjutnya.

Keterbatasan personel, terutama dalam jabatan fungsional pengadaan menurut Sekda Rozi menjadi tantangan tersendiri yang dihadapi oleh Bondowoso. Namun, ia tetap optimistis melalui studi tiru ini pihaknya akan memperoleh banyak wawasan baru. “Kami berharap kolaborasi ini dapat berlanjut, tidak hanya formal, tetapi juga dalam bentuk diskusi-diskusi personal yang lebih mendalam,” tegasnya.

Menanggapi kunjungan ini, Sekda Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto menyambut baik inisiatif Pemkab Bondowoso. Ia menekankan setiap daerah memiliki kondisi dan pendekatan berbeda dalam pengelolaan pemerintahan, terutama dalam hal pengadaan.

“Walaupun aturan sama, pelaksanaan di lapangan bisa sangat berbeda karena berbagai faktor seperti kesiapan penyedia, perubahan anggaran hingga dinamika daerah,” katanya.

Sekda Ugas menambahkan meskipun pemenang tender sudah ditetapkan, realisasinya sering kali tidak berjalan sesuai harapan. “Penyedia terkadang tidak siap secara teknis atau gagal memenuhi kewajiban. Ini harus menjadi perhatian bersama,” terangnya.

Ia juga mencontohkan pentingnya evaluasi lintas daerah. “Pengalaman dalam pengadaan ternak misalnya, bisa jadi pembelajaran tentang perbedaan harga dan kualitas. Semua ini bermanfaat untuk peningkatan pengadaan ke depan,” tegasnya.

Pertemuan ini juga diisi dengan sesi dialog terbuka antara perwakilan OPD dari kedua daerah. Mereka membahas tantangan teknis pengadaan, strategi pemenuhan regulasi serta solusi teknis di lapangan. ***

Pewarta : Syamsul Akbar
Editor : Tim Bromo Info